Jakarta(DKI). GP- Rencana memindahkan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, mulai menuai perlawanan dari DPR. Sejumlah legislator menilai relokasi bukan keputusan sederhana karena badak Jawa merupakan satwa langka yang sangat bergantung pada kondisi habitat tertentu. Pemerintah pun belum bisa memastikan Alas Purwo benar-benar siap menjadi rumah baru bagi satwa bercula satu tersebut.
Wacana pemindahan pertama kali kembali mencuat karena kekhawatiran terhadap ancaman bencana di kawasan Ujung Kulon, termasuk potensi tsunami akibat gempa atau aktivitas Gunung Anak Krakatau. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut ada gagasan memindahkan sejumlah badak Jawa ke Alas Purwo untuk mengantisipasi risiko kepunahan jika terjadi bencana besar.
Namun, gagasan tersebut langsung berhadapan dengan pertanyaan besar: apakah menyelamatkan badak dari ancaman bencana dengan memindahkannya ke habitat baru justru menciptakan risiko yang lebih besar? Anggota DPR Bonnie Triyana menilai perlindungan habitat asli seharusnya menjadi prioritas. Menurutnya, jika masalah utamanya adalah ancaman bencana, pemerintah harus memperkuat mitigasi di Ujung Kulon, bukan terburu-buru memindahkan satwa.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Pemerintah sendiri menyatakan Alas Purwo masih sebatas kawasan potensial yang harus melalui kajian ilmiah. Ketersediaan pakan alami, air, kubangan, ruang jelajah, serta keamanan habitat harus dipastikan sebelum satu pun badak Jawa dipindahkan. Artinya, hingga kini belum ada keputusan final bahwa Alas Purwo sudah layak menjadi habitat baru.
DPR juga menyoroti persoalan adaptasi. Bonnie mengingatkan adanya perbedaan kondisi geografis, pola musim, dan curah hujan antara Ujung Kulon dan Alas Purwo. Ia bahkan menyinggung kematian badak Jawa bernama Musofa setelah dipindahkan dari kawasan Semenanjung Ujung Kulon ke fasilitas konservasi Javan Rhino Study and Conservation Area. Menurutnya, peristiwa tersebut seharusnya menjadi pelajaran bahwa relokasi satwa langka memiliki risiko serius.
Kekhawatiran serupa datang dari anggota Komisi IV DPR Daniel Johan. Ia menilai Ujung Kulon merupakan rumah asli badak Jawa dan mempertanyakan kajian ekologis Alas Purwo yang menurutnya belum dibuka secara transparan kepada publik. Ia juga menyoroti perbedaan karakter lingkungan yang dinilai dapat memengaruhi kemampuan badak Jawa untuk bertahan hidup.
Masalahnya menjadi semakin pelik karena populasi badak Jawa sangat terbatas. Daniel menyebut populasinya diperkirakan hanya sekitar 87-100 ekor dan spesies tersebut masuk kategori sangat terancam punah. Dalam kondisi seperti itu, kesalahan dalam mengambil keputusan bukan sekadar kegagalan sebuah program konservasi. Satu kesalahan dapat berdampak terhadap masa depan seluruh populasi badak Jawa.
Karena itu, sejumlah pihak meminta pemerintah tidak menjadikan relokasi sebagai keputusan tergesa-gesa. Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman meminta proses pengambilan keputusan dihentikan sementara sampai kajian ilmiah, risiko ekologis, dan aspek pendanaan dibuka kepada publik. DPR menilai seluruh dampak positif dan negatif harus dihitung sebelum pemerintah menentukan langkah.
Pemerintah sendiri menegaskan tidak akan memindahkan badak Jawa sebelum kajian ilmiah menyatakan kawasan tujuan benar-benar siap. Dengan demikian, polemik saat ini belum sampai pada tahap pemindahan, melainkan masih berupa pembahasan mengenai kemungkinan pengembangan habitat kedua. Kementerian Kehutanan juga menegaskan perlindungan habitat utama di Ujung Kulon tetap akan diperkuat.
Di tengah polemik tersebut, muncul pertanyaan yang lebih tajam: jika Ujung Kulon selama ini menjadi habitat yang terbukti mendukung kehidupan badak Jawa, mengapa energi besar justru diarahkan untuk memindahkannya sebelum masalah habitat asli benar-benar diselesaikan? Kritik semakin kuat setelah pakar lingkungan menilai badak Jawa merupakan satwa endemik yang sensitif terhadap perpindahan dan perubahan lingkungan.
Pakar juga menyoroti ancaman lain di sekitar Ujung Kulon, termasuk persoalan aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi mengganggu habitat dan zona penyangga. Bagi kelompok yang menolak relokasi, perlindungan habitat asli seharusnya berjalan bersamaan dengan mitigasi bencana dan penguatan keamanan kawasan. Dengan kata lain, menyelamatkan badak bukan hanya soal mencari rumah baru, tetapi memastikan rumah lamanya tetap aman.
Kini pemerintah berada di persimpangan penting. Di satu sisi, ancaman bencana terhadap populasi badak Jawa memang perlu diantisipasi. Di sisi lain, memindahkan satwa yang jumlahnya sangat terbatas ke lingkungan yang belum terbukti cocok juga membawa risiko. Karena itu, keputusan tentang badak Jawa tidak boleh didasarkan pada asumsi atau sekadar gagasan besar, tetapi harus bertumpu pada riset, data, dan prinsip kehati-hatian.
Pertarungan sesungguhnya bukan antara Ujung Kulon dan Alas Purwo. Yang dipertaruhkan adalah masa depan badak Jawa yang tersisa. Jika relokasi memang diperlukan, pemerintah harus mampu membuktikan secara ilmiah bahwa habitat baru benar-benar aman. Jika belum terbukti, memperkuat Ujung Kulon mungkin menjadi pilihan yang lebih masuk akal daripada mempertaruhkan satwa langka dengan eksperimen habitat baru. Sebab ketika populasi hanya tersisa puluhan ekor, satu keputusan keliru bisa menjadi kesalahan yang tidak mudah diperbaiki.
#GP | DEF






Tidak ada komentar:
Posting Komentar