Jakarta(DKI). GP- Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru yang semakin mengguncang tubuh Polri. Irjen Ahrie Sonta Nasution resmi dipecat tidak dengan hormat atau PTDH setelah Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menyatakan dirinya terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait perkara penyadapan tersebut.
Keputusan pemecatan Ahrie Sonta dijatuhkan dalam sidang etik yang berlangsung selama sekitar 11 jam pada Selasa, 10 November 2026. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan majelis KKEP menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Ahrie setelah mempertimbangkan fakta dan keterangan yang muncul selama persidangan.
Kasus ini menjadi sorotan karena Ahrie bukan perwira biasa. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kadivkum Polri dan kemudian terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Dalam sidang etik, Ahrie dinilai menggunakan kewenangan serta akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang dinilai tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Pemecatan Ahrie menjadi pukulan keras bagi institusi Polri. Sebab, perkara ini tidak hanya menyentuh persoalan pelanggaran disiplin internal, tetapi juga berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap kepala negara. Polisi sebelumnya menyebut perkara tersebut melibatkan sejumlah perwira tinggi dan tidak hanya menyasar Prabowo.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara penyadapan tersebut. Mereka adalah Ahrie Sonta, eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Dugaan penyadapan bahkan disebut tidak berhenti pada Presiden Prabowo. Polisi mengungkap adanya dugaan korban lain yang berasal dari kalangan pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh masyarakat, hingga pengusaha. Penyidik juga menduga aktivitas penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa prosedur hukum yang sah.
Yang membuat kasus ini semakin serius adalah dugaan upaya menghilangkan jejak digital. Penyidik menyebut para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026. Dugaan tersebut kini menjadi bagian penting dalam penyidikan untuk mengungkap bagaimana operasi penyadapan dilakukan dan siapa saja yang mengetahui atau terlibat di dalamnya.
Di tengah perkara yang terus berkembang, keputusan memecat Ahrie menunjukkan bahwa Polri memilih memberikan sanksi internal yang sangat berat. Namun, pemecatan melalui sidang etik tidak otomatis mengakhiri proses pidana. Ahrie masih menghadapi proses hukum terkait statusnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Ahrie sendiri tidak menerima begitu saja keputusan tersebut. Setelah dijatuhi PTDH, ia menyatakan akan mengajukan banding atas putusan etik. Artinya, drama hukum dan internal Polri yang menyeret nama mantan Kadivkum tersebut belum benar-benar selesai.
Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan yang jauh lebih besar: bagaimana mungkin dugaan penyadapan terhadap Presiden dapat berlangsung menggunakan akses atau perangkat yang berkaitan dengan institusi kepolisian? Pertanyaan tersebut menjadi penting karena penyidik tidak hanya memburu pelaku di lapangan, tetapi juga perlu mengurai rantai komando, motif, serta kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui operasi tersebut.
Publik kini menunggu sejauh mana penyidikan akan membuka lapisan berikutnya dari kasus penyadapan Prabowo. Pemecatan Ahrie Sonta memang menjadi langkah tegas di ranah etik, tetapi sorotan terbesar justru berada pada proses pidananya: siapa yang memerintahkan, untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan, siapa saja yang menjadi target, dan apakah masih ada nama besar lain yang akan terseret?
Dengan pemecatan Ahrie Sonta, kasus penyadapan Prabowo semakin jauh dari sekadar pelanggaran individu. Perkara ini telah berkembang menjadi ujian serius bagi Polri dalam membuktikan transparansi, profesionalisme, dan kemampuan membongkar dugaan penyalahgunaan kewenangan di tubuh institusi sendiri. Satu jenderal telah kehilangan seragamnya, tetapi teka-teki terbesar kasus penyadapan Prabowo masih menunggu jawaban.
#GP | DEF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar