Jakarta(DKI). GP– Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, resmi diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemecatan tersebut menjadi buntut dari temuan fasilitas mewah di lingkungan Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang sebelumnya diungkap Ombudsman RI.
Keputusan pemberhentian Wisnu disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Rudi Setiawan di Jakarta, Senin (5/10/2026). Menurut Rudi, bukan hanya Wisnu yang diperiksa. Total terdapat 17 pegawai Lapas Cibinong yang dikenai sanksi disiplin terkait kasus tersebut.
Dari 17 pegawai yang dikenai hukuman, satu orang diberhentikan sebagai ASN, lima orang mendapatkan hukuman disiplin berat, sedangkan 11 lainnya dijatuhi hukuman disiplin sedang. Kemenimipas menyebut pemberian sanksi dilakukan setelah proses pemeriksaan dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran di Lapas Cibinong.
Rudi mengatakan investigasi menemukan adanya penyalahgunaan wewenang, ketidaktertiban dalam pengelolaan barang milik negara (BMN), serta pelanggaran prosedur operasional standar (SOP). Pelanggaran tersebut menjadi dasar pemberian hukuman disiplin kepada para pegawai yang dinilai bertanggung jawab.
Kasus ini bermula dari inspeksi mendadak Ombudsman RI pada 23 September 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan di area Lapas Cibinong yang memiliki fasilitas jauh berbeda dari hunian narapidana pada umumnya. Fasilitas yang ditemukan antara lain pendingin ruangan, televisi layar besar, sofa, kulkas hingga sarana olahraga.
Temuan tersebut kemudian memicu pemeriksaan internal Kemenimipas. Sebelum akhirnya diberhentikan sebagai ASN, Wisnu bersama sejumlah pejabat struktural Lapas Cibinong lebih dulu dinonaktifkan untuk kepentingan pemeriksaan. Kemenimipas juga memeriksa Kalapas Cibinong sebelumnya, Usman Madjid, dalam rangkaian penyelidikan kasus tersebut.
Dalam perkembangan sebelumnya, Wisnu juga mengakui pernah memerintahkan anak buahnya memindahkan sejumlah perabot dari bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman. Pengakuan itu disampaikan ketika dirinya mengikuti rapat bersama Komisi XIII DPR RI pada 28 September 2026. Ia menyebut perintah tersebut diberikan karena barang-barang itu dinilai bukan merupakan barang milik negara.
Selain persoalan fasilitas, keberadaan bangunan di kawasan Lapas Cibinong juga menjadi perhatian. Sejumlah laporan menyebut terdapat sekitar 10 bangunan yang didirikan tanpa izin dan berada di bantaran Sungai Ciliwung. Bangunan tersebut kemudian diputuskan untuk dibongkar karena dinilai tidak sesuai ketentuan dan bukan bagian dari aset resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kasus fasilitas mewah di Lapas Cibinong juga mendapat perhatian karena fasilitas tersebut diduga memberikan perlakuan khusus kepada penghuni tertentu. Namun, terkait siapa saja narapidana yang menggunakan fasilitas tersebut serta dugaan adanya pembayaran untuk memperoleh fasilitas khusus, proses pemeriksaan dan penelusuran masih menjadi bagian dari pengungkapan kasus.
Dengan pemecatan Wisnu dan pemberian sanksi kepada 16 pegawai lainnya, Kemenimipas menyatakan proses penindakan terhadap pelanggaran disiplin di Lapas Cibinong telah dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Rudi menyebut sanksi tersebut antara lain mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS serta aturan internal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kasus ini sekaligus menjadi ujian terhadap pengawasan pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Temuan fasilitas mewah di tengah kondisi Lapas Cibinong yang menampung lebih dari 1.800 warga binaan sebelumnya telah memunculkan sorotan mengenai kesenjangan perlakuan di dalam lapas. Setelah penindakan terhadap para pegawai dilakukan, perhatian berikutnya tertuju pada tindak lanjut pengawasan serta memastikan fasilitas khusus serupa tidak kembali muncul di lingkungan pemasyarakatan.
#GP | DEF






Tidak ada komentar:
Posting Komentar