Jakarta(DKI). GP- Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diwarnai kritik tajam dari Greenpeace Indonesia. Organisasi lingkungan tersebut mendesak pemerintah lebih serius menangani krisis iklim yang dinilai semakin menekan kehidupan masyarakat. Banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), cuaca ekstrem, hingga kenaikan biaya hidup menjadi persoalan yang disebut kian membebani rakyat.
Desakan itu disuarakan Greenpeace Indonesia melalui aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa, 20 Oktober 2026. Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, para aktivis membentangkan spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang. Pesannya tegas: pemerintah diminta menangani krisis iklim sekaligus menekan biaya hidup yang semakin berat dirasakan masyarakat.
Dua pesan yang dibawa dalam aksi tersebut menggambarkan keresahan terhadap kondisi lingkungan dan ekonomi. Spanduk pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”, menghadap ke arah Istana Merdeka. Sementara itu, spanduk kedua bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” Aksi tersebut menjadi bentuk desakan terbuka agar pemerintah tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menilai dampak krisis iklim semakin nyata dirasakan kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan, tetapi juga mengganggu pekerjaan, menekan pendapatan, serta mendorong kenaikan harga pangan. Nelayan, pengemudi ojek daring, dan pekerja lepas termasuk kelompok yang menghadapi risiko besar ketika kondisi lingkungan mengganggu aktivitas ekonomi.
Kritik Greenpeace diperkuat oleh riset bertajuk Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah. Penelitian tersebut melibatkan delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul. Hasilnya menunjukkan bahwa 41 persen responden merasakan dampak krisis iklim terhadap pola konsumsi dan biaya pangan, sedangkan 39 persen merasakan dampaknya terhadap produktivitas dan pendapatan.
Sebanyak 20 persen responden lainnya melaporkan dampak terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa krisis iklim tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan lingkungan. Perubahan kondisi cuaca dan bencana dapat merambat ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengeluaran rumah tangga hingga kemampuan pekerja mempertahankan penghasilan.
Tekanan ekonomi membuat masyarakat harus mencari cara untuk bertahan. Dalam riset Greenpeace, sebanyak 57,34 persen responden mengaku memangkas konsumsi non-esensial demi menghemat pengeluaran. Sebanyak 38,78 persen memilih menanam kebutuhan pokok di rumah, sementara 56,79 persen mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru untuk menambah pemasukan. Strategi tersebut mencerminkan daya juang masyarakat, tetapi sekaligus memperlihatkan besarnya beban penyesuaian yang harus mereka tanggung sendiri.
Greenpeace juga mempertanyakan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat luas. Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, menyoroti klaim Presiden Prabowo mengenai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada paruh pertama 2026. Menurut Atha, angka pertumbuhan tersebut perlu dilihat bersama kondisi nyata masyarakat, terutama ketika sebagian rumah tangga masih berjuang menghadapi kenaikan biaya hidup dan dampak bencana. Kritik ini menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan.
Selain menuntut penanganan krisis iklim yang lebih serius, Greenpeace mengingatkan pemerintah agar kebijakan anggaran dan pembangunan tidak memperberat kerentanan masyarakat. Organisasi tersebut mengkritik prioritas anggaran yang dinilainya kurang berpihak pada kebutuhan penanggulangan bencana. Pemerintah pun didesak memperkuat kebijakan iklim yang melindungi sumber penghidupan, menjaga akses terhadap kebutuhan dasar, serta mengurangi risiko yang harus ditanggung kelompok rentan.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, tantangan pemerintah bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi atau menjalankan program pembangunan. Pemerintah juga perlu menunjukkan langkah terukur dalam mengurangi risiko bencana, memperkuat kesiapsiagaan, melindungi pekerja terdampak, dan menjaga keterjangkauan pangan. Desakan Greenpeace menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan perlu dirasakan masyarakat secara nyata, termasuk oleh mereka yang paling rentan terhadap krisis iklim.
#GP | DEF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar