Jakarta(DKI). GP- Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli menanggapi keputusan Joko Widodo yang secara terbuka memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Guntur justru mengaitkan momen tersebut dengan polemik ijazah yang masih menjadi perhatian publik.
Guntur menyampaikan tanggapan tersebut setelah Jokowi memamerkan KTA PSI dalam kegiatan partai di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (26/9/2026). Dalam kesempatan itu, Jokowi mengungkap bahwa dirinya telah resmi menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025.
Melalui pernyataannya kepada wartawan, Guntur mengatakan Jokowi semestinya menunjukkan dokumen pendidikan yang selama ini menjadi bagian dari polemik publik. Ia juga meminta Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi sekaligus Wakil Presiden RI, menunjukkan dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari perkara yang sedang diperiksa di Mahkamah Konstitusi.
Pernyataan Guntur tersebut merupakan pandangan politik dari juru bicara PDIP. Tidak ada temuan dalam laporan tersebut yang menyatakan bahwa penampilan KTA PSI memiliki hubungan hukum dengan persoalan dokumen pendidikan Jokowi maupun Gibran.
Sebelumnya, Jokowi menjelaskan alasan dirinya baru menunjukkan KTA PSI kepada publik. Menurut dia, waktu pengumuman keanggotaan tersebut berkaitan dengan momentum politik dan pertemuannya dengan kader PSI di Bandung serta Kabupaten Bekasi.
Jokowi menyebut dirinya telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. Ia kemudian memperlihatkan KTA yang dimilikinya dalam acara konsolidasi partai tersebut.
Jokowi juga menyampaikan bahwa keputusan untuk menunjukkan KTA pada saat itu merupakan pilihannya. Ia bahkan melontarkan candaan kepada kader PSI mengenai kartu anggota tersebut dalam suasana acara yang berlangsung santai.
Pernyataan Guntur muncul di tengah dinamika hubungan Jokowi dengan PDIP. Jokowi sebelumnya merupakan kader PDIP dan menggunakan kendaraan politik tersebut ketika maju dalam sejumlah pemilihan kepala daerah hingga Pemilihan Presiden 2024.
Dalam Pilpres 2024, Jokowi tidak lagi berada dalam satu jalur politik dengan PDIP. Putra sulungnya, Gibran, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, sedangkan PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Prabowo-Gibran kemudian memenangkan Pilpres 2024 berdasarkan hasil resmi penyelenggara pemilu.
Di sisi lain, isu mengenai dokumen pendidikan Gibran berkaitan dengan perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Perkara tersebut mempersoalkan syarat pendidikan Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024. Proses pemeriksaan perkara itu masih merupakan ranah hukum dan tidak dapat disamakan dengan pernyataan politik dari pihak-pihak yang menanggapinya.
Polemik mengenai ijazah Jokowi juga telah menjadi isu tersendiri di ruang publik. Namun, pernyataan Guntur dalam konteks ini merupakan desakan politik agar Jokowi menunjukkan dokumen yang dimaksud, bukan keputusan atau penetapan lembaga hukum mengenai keaslian dokumen tersebut.
Tanggapan Guntur kemudian menambah rangkaian respons politik setelah Jokowi mengumumkan secara terbuka statusnya sebagai anggota PSI. Sebelumnya, sejumlah pernyataan dari tokoh politik juga muncul setelah Jokowi memperlihatkan KTA partai tersebut kepada publik.
Dengan demikian, terdapat dua isu yang muncul bersamaan dalam pemberitaan tersebut: pengumuman keanggotaan Jokowi di PSI dan komentar politik Guntur Romli mengenai polemik dokumen pendidikan. Keduanya perlu dibedakan agar pernyataan politik tidak dianggap sebagai kesimpulan hukum mengenai persoalan ijazah.
#GP | DEF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar