JAKARTA(DKI). GP– Publik kembali dibuat heran dengan persoalan data kesejahteraan setelah muncul informasi anggota DPR RI yang memiliki harta miliaran rupiah tetapi tercatat dalam desil 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pertanyaan pun muncul: bagaimana seseorang dengan kekayaan yang cukup besar bisa masuk dalam kelompok desil rendah dan bahkan tercatat sebagai penerima bantuan sosial?
Persoalan tersebut mencuat setelah nama anggota DPR RI Eva Stevany Rataba menjadi perhatian. Berdasarkan informasi yang beredar, politikus tersebut tercatat masuk Desil 4, meski memiliki harta kekayaan miliaran rupiah.
Sistem desil dalam DTSEN pada dasarnya digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Pemerintah menggunakan data tersebut sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial.
Karena itu, desil tidak semata-mata ditentukan dari jumlah harta yang tercatat atas nama seseorang. Kondisi sosial ekonomi rumah tangga dihitung menggunakan sejumlah indikator yang terdapat dalam basis data pemerintah.
Kementerian Sosial sebelumnya menjelaskan bahwa desil dihitung berdasarkan berbagai kondisi sosial ekonomi. Masyarakat juga dapat mengecek status desil dan mengajukan pembaruan apabila data yang tercantum tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Persoalan inilah yang kemudian menjadi sorotan ketika data seseorang terlihat tidak sejalan dengan kondisi ekonomi yang diketahui publik. Kepemilikan aset bernilai miliaran rupiah dianggap semestinya menjadi salah satu indikator bahwa seseorang berada pada kelompok kesejahteraan lebih tinggi.
Namun, sistem DTSEN menggunakan pendekatan yang lebih luas. Data rumah tangga, karakteristik anggota keluarga, kondisi tempat tinggal, hingga sejumlah indikator sosial ekonomi dapat menjadi bagian dari proses penentuan kelompok kesejahteraan.
Dengan demikian, memiliki harta miliaran rupiah tidak otomatis membuat seseorang masuk Desil 9 atau 10. Sebaliknya, tercatat di Desil 4 juga tidak serta-merta berarti seseorang tergolong miskin.
Desil merupakan peringkat relatif tingkat kesejahteraan rumah tangga. Dalam pemberitaan dan penjelasan pemerintah, pengelompokan ini digunakan untuk membantu menentukan siapa yang lebih diprioritaskan dalam program bantuan sosial maupun intervensi pemerintah lainnya.
Masalahnya, akurasi data menjadi sangat penting ketika DTSEN digunakan sebagai dasar penyaluran bansos. Kesalahan atau data yang belum diperbarui dapat membuat masyarakat yang sebenarnya mampu masuk kelompok penerima manfaat.
Kementerian Sosial sendiri menyediakan mekanisme untuk melakukan pembaruan data. Masyarakat dapat melakukan pengecekan dan menyampaikan sanggahan apabila status desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka.
Kasus anggota DPR yang tercatat dalam Desil 4 menunjukkan bahwa pembaruan data menjadi pekerjaan penting pemerintah. Terlebih, kondisi ekonomi seseorang dapat berubah setelah data dikumpulkan atau diperbarui.
Di sisi lain, munculnya nama pejabat atau anggota parlemen dalam daftar penerima bansos berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Publik tentu mempertanyakan bagaimana proses verifikasi dilakukan sebelum bantuan diberikan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan data DTSEN terus diperbarui dan diverifikasi. Data yang akurat dibutuhkan agar program perlindungan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka ketika ditemukan kasus yang dianggap tidak sesuai antara kondisi ekonomi seseorang dengan status desilnya. Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyaluran bansos.
Pada akhirnya, persoalan anggota DPR berharta miliaran rupiah yang tercatat dalam Desil 4 tidak cukup dilihat hanya dari nominal kekayaan. Yang menjadi persoalan utama adalah bagaimana data sosial ekonomi dihimpun, diverifikasi, diperbarui, dan digunakan sebagai dasar pemberian bantuan.
Jika ditemukan data yang keliru, perbaikan harus segera dilakukan agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran. Sebaliknya, apabila data tersebut memang sesuai dengan hasil penghitungan DTSEN, pemerintah juga perlu menjelaskan indikator yang membuat seseorang masuk dalam kelompok tersebut.
#GP | DF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar