Jakarta(DKI). GP- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 menjadi salah satu bagian yang mendapat sorotan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Sorotan tersebut muncul dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya. Persidangan yang membahas jawaban KPU tersebut berlangsung pada 23 September 2026.
Bagian PKPU yang menjadi perhatian adalah Pasal 18 ayat (3). Ketentuan tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
Dalam persidangan, KPU menjelaskan bahwa Gibran telah menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPU juga menyatakan dokumen tersebut telah diverifikasi dan dinilai memenuhi syarat.
Namun, penjelasan tersebut kemudian didalami oleh sejumlah hakim konstitusi. Hakim MK Arsul Sani meminta KPU menerangkan secara lebih rinci dokumen apa saja yang diperiksa ketika proses verifikasi persyaratan pencalonan Gibran dilakukan.
Pertanyaan serupa juga muncul dari Hakim Konstitusi Saldi Isra. Ia menanyakan apakah KPU mendatangi instansi pendidikan terkait ketika melakukan verifikasi dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
Sebelumnya, dalam sidang pada 21 September 2026, Saldi juga meminta KPU menyerahkan risalah pembahasan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Ia meminta KPU menjelaskan proses pembahasan, pihak-pihak yang hadir, serta perdebatan yang terjadi ketika norma tersebut disusun.
Saldi juga meminta Bawaslu menjelaskan langkah pengawasan yang dilakukan terhadap perubahan aturan tersebut. Pertanyaan itu diarahkan untuk mengetahui bagaimana proses perubahan PKPU dan pemenuhan persyaratan pendidikan calon berlangsung pada tahapan Pilpres 2024.
Dalam jawaban KPU pada persidangan 23 September, ketentuan Pasal 18 ayat (3) menjadi dasar penjelasan mengenai dokumen pendidikan yang digunakan oleh kandidat yang pernah menempuh pendidikan menengah di luar negeri.
Perkara ini bermula dari permohonan Denny Indrayana dan 11 pemohon lainnya yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Permohonan tersebut diajukan pada 10 September 2026 dan diregistrasi MK pada 17 September 2026.
Para pemohon mempersoalkan ketentuan pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden serta penerapannya dalam proses pencalonan Gibran. Mereka juga meminta MK membatalkan sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonan dan penetapan hasil Pilpres 2024.
Sementara itu, proses persidangan masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir mengenai pokok permohonan tersebut. Dengan demikian, persoalan mengenai penerapan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, proses verifikasi dokumen pendidikan, serta kewenangan MK masih menjadi bagian dari pemeriksaan perkara.
Fokus persidangan berikutnya akan bergantung pada pembuktian dan keterangan para pihak. MK akan menilai dokumen serta argumentasi yang diajukan sebelum mengambil keputusan terhadap perkara tersebut.
#GP | DEF






Tidak ada komentar:
Posting Komentar