JAKARTA(DKI). GP– Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terhadap ribuan dapur yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup sementara karena belum melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Keputusan tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono pada Senin, 7 September 2026. Penutupan dilakukan setelah BGN melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap puluhan ribu dapur yang menjadi bagian dari pelaksanaan program MBG di berbagai wilayah Indonesia.
Sudaryono menegaskan bahwa SLHS dan pemenuhan standar sanitasi merupakan persyaratan penting yang tidak bisa diabaikan dalam pengoperasian dapur MBG. Sertifikasi tersebut berkaitan langsung dengan standar kebersihan dan keamanan pangan yang diberikan kepada para penerima manfaat.
Dari hasil pembaruan data bersama Kementerian Kesehatan hingga 7 September 2026 pukul 17.00 WIB, BGN menemukan 1.999 dapur yang belum mendaftarkan SLHS ke Dinas Kesehatan di wilayah masing-masing.
BGN menegaskan persoalan tersebut bukan karena dapur sudah mengajukan sertifikasi tetapi belum memenuhi persyaratan. Ribuan dapur itu disebut bahkan belum melakukan pendaftaran SLHS sama sekali.
"Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak melakukan pendaftaran sama sekali," kata Sudaryono dalam keterangannya.
Dari total tersebut, sebanyak 351 dapur berada di Wilayah 1, kemudian 1.417 dapur di Wilayah 2, serta 231 dapur di Wilayah 3. Jika dijumlahkan, seluruhnya mencapai 1.999 dapur SPPG yang untuk sementara dihentikan operasionalnya.
Penutupan dilakukan bukan sebagai langkah permanen. BGN akan melakukan investigasi dan evaluasi terhadap dapur-dapur tersebut untuk memastikan penyelenggara memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebelum dapat kembali menjalankan pelayanan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya BGN memperketat pengawasan program MBG. Terlebih, dapur SPPG menjadi bagian penting dalam menyediakan makanan bagi masyarakat penerima manfaat sehingga aspek kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan harus mendapat perhatian serius.
Berdasarkan data BGN, jumlah dapur SPPG yang sebelumnya tercatat sebanyak 27.485 unit kemudian melalui proses penyisiran dan penetapan sementara menjadi 27.022 dapur.
BGN menyatakan proses verifikasi akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh dapur yang menjalankan program MBG memenuhi standar yang ditetapkan. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Kebijakan menutup sementara 1.999 dapur juga menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan program MBG tidak hanya mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga menjaga kualitas makanan yang diberikan.
Sudaryono menyebut langkah tersebut merupakan bentuk komitmen BGN dalam menjaga kualitas, keamanan gizi, serta keselamatan seluruh penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.
Dengan adanya investigasi tersebut, dapur-dapur yang belum mendaftarkan SLHS akan dievaluasi lebih lanjut. BGN kemudian dapat menentukan langkah berikutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemenuhan persyaratan sanitasi.
Penutupan sementara 1.999 dapur MBG ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh pengelola SPPG agar tidak mengabaikan standar kesehatan dan sanitasi. Pemerintah menegaskan bahwa aspek keamanan pangan menjadi bagian penting dalam keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis.
#GP | DF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar