Jakarta(DKI). GP– Pemerintah berencana mengkaji ulang penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Evaluasi tersebut akan dilakukan setelah pemerintah mendapatkan hasil Sensus Ekonomi 2026 yang sedang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, data sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis sehingga dapat mengalami perubahan. Karena itu, pemerintah membuka kemungkinan untuk memperbarui penentuan kelompok desil berdasarkan data terbaru.
Airlangga menjelaskan, saat ini BPS masih melakukan Sensus Ekonomi 2026. Pemerintah akan menunggu hasil pendataan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait pemutakhiran data desil.
“BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu saja sensus ekonominya,” ujar Airlangga saat memberikan keterangan kepada awak media, Jumat (21/8/2026).
Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan. Dalam DTSEN, masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok, mulai dari desil 1 hingga desil 10. Desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok paling tinggi.
Airlangga menegaskan, pemerintah tidak akan mengubah jumlah kelompok desil menjadi lebih dari 10. Menurutnya, konsep desil secara statistik memang membagi populasi menjadi sepuluh bagian atau masing-masing sekitar 10 persen.
Polemik mengenai desil mencuat setelah sejumlah masyarakat mempertanyakan hasil pendataan yang menempatkan mereka dalam desil 9 atau 10. Sebagian warga merasa kondisi ekonomi mereka tidak sesuai dengan kategori tersebut.
BPS sebelumnya menjelaskan bahwa desil tidak dapat digunakan sebagai ukuran tunggal untuk menentukan kondisi ekonomi sebuah keluarga. Penentuan posisi desil mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat.
Karena itu, seseorang yang berada di desil tertentu tidak otomatis memiliki jumlah pendapatan atau kekayaan yang sama dengan seluruh keluarga lain dalam kelompok tersebut. Desil lebih menggambarkan posisi relatif sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya.
Data DTSEN memiliki peran penting dalam kebijakan pemerintah, terutama dalam menentukan sasaran program bantuan sosial. Data tersebut juga menjadi salah satu dasar dalam pembahasan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kelompok masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi.
Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat memberikan data terbaru mengenai kondisi ekonomi masyarakat. Pendataan BPS tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Setelah hasil pendataan tersedia, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap data yang digunakan untuk menentukan desil. Pemutakhiran tersebut penting agar kebijakan pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi masyarakat terkini.
Dengan demikian, pemerintah belum menetapkan perubahan terhadap angka atau kelompok desil masyarakat. Airlangga menegaskan bahwa keputusan mengenai pengkajian ulang masih menunggu hasil Sensus Ekonomi 2026 dari BPS.
Pemerintah berharap pembaruan data tersebut dapat meningkatkan akurasi penentuan kelompok kesejahteraan. Dengan data yang lebih mutakhir, program pemerintah diharapkan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar sesuai dengan kriteria dan membutuhkan bantuan maupun fasilitas yang disediakan negara.
#GP | DF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar