Foto Ai hanya ilustrasi
GOPARLEMENT.COM- Kali ini saya dukung Prabowo. Bukan karena berharap dapat kursi komisaris. Apalagi tiba-tiba dikirimi mobil dinas.
Aura jenderalnya terasa.
BUMN yang suka lapor untung, tetapi ternyata bermasalah, jangan diberi ruang. Kalau memang ada yang tidak sehat, ya dibenahi. Kalau tidak produktif, dirampingkan. Kalau ada dugaan permainan, bongkar.
Jangan kasih ampun, Pak!
Simak narasinya sambil seruput Teh Talua, wak!
Dalam Sidang Tahunan MPR, Presiden Prabowo Subianto mengaku dulu dirinya naif. Ia mengira jumlah BUMN hanya sekitar 300 sampai 400 perusahaan.
Setelah Danantara dibentuk dan data dibongkar, ternyata jumlahnya mencapai 1.074 entitas.
Seribu tujuh puluh empat!
Itu sudah bukan sekadar jumlah perusahaan. Rasanya seperti satu kampung semua warganya punya anak perusahaan.
Ada perusahaan, anak perusahaan, cucu perusahaan. Kalau dibiarkan, bukan tidak mungkin suatu hari muncul BUMN cicit, buyut, sampai BUMN yang kantornya cuma satu meja, tetapi komisarisnya satu RT.
Yang lebih membuat rakyat melongo adalah pengakuan Prabowo bahwa ada BUMN yang selama ini melaporkan laba, tetapi setelah diperiksa justru mengalami kerugian.
Presiden bahkan menyebut ada laporan yang “ngarang”.
Nah, ini baru bahasa yang mudah dipahami rakyat.
Katanya laba, ternyata lubang.
Katanya sehat, ternyata masuk ICU.
Katanya perusahaan negara, tetapi ketika megap-megap, negara pula yang diminta menyuntikkan modal.
Kalau benar demikian, persoalannya bukan lagi sekadar angka di laporan keuangan. Ini menyangkut kejujuran, tata kelola, dan uang rakyat.
Prabowo kemudian mengungkap pemerintah telah menutup 290 perusahaan yang dinilai tidak produktif.
Target akhirnya lebih ekstrem. Hingga akhir tahun, jumlah BUMN akan dipangkas menjadi paling banyak 300 perusahaan.
Dari 1.074 menjadi 300
Sisanya? Digabung, dirampingkan, atau ditutup.
Ini bukan lagi diet korporasi.
Ini sudah operasi sedot lemak nasional.
Lebih fantastis lagi, perampingan itu disebut mampu menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun per tahun.
Lima puluh triliun!
Kalau angka sebesar itu ditulis pakai kalkulator, mungkin kalkulatornya minta cuti.
Pertanyaannya sederhana: selama ini uang sebanyak itu habis untuk apa?
Gedung?
Rapat?
Direksi?
Komisaris?
Tunjangan?
Atau struktur perusahaan yang terlalu gemuk sehingga lebih banyak mengurus dirinya sendiri daripada menghasilkan keuntungan untuk negara?
Nah, di sinilah gebrakannya menjadi menarik.
Prabowo juga membuka gagasan pengadilan ad hoc untuk mengusut dugaan korupsi direksi BUMN selama 30 tahun ke belakang.
Tiga puluh tahun!
Arsipnya mungkin sudah berdebu. Pelakunya mungkin sudah ubanan. Sebagian mungkin sudah pensiun.
Tetapi kalau benar ada uang negara yang diselewengkan, usia kasus tidak otomatis menghapus pertanyaan moral.
Uang rakyat itu ke mana?
Prabowo juga membuka opsi amnesti khusus bagi pihak yang mengakui kesalahan dan mengembalikan uang negara. Namun, keputusan mengenai hal tersebut tetap berada dalam ranah politik dan hukum yang harus dibahas bersama DPR.
Di sini saya punya satu pertanyaan nakal.
BUMN selama ini sering dituduh menjadi tempat empuk bagi orang-orang titipan politik, termasuk mereka yang selesai berjasa setelah musim pemilu.
Kalau jumlah perusahaan dipangkas drastis, kursi juga berkurang.
Lalu para pencari kursi mau ditaruh di mana?
Apakah nanti ada program baru.
Timses Masuk Hutan?
Atau mereka antre di depan kantor BUMN sambil membawa map bertuliskan.
“Saya pernah berjuang, Pak.”
He-he-he.
Tentu ini satire.
Tidak semua orang yang bekerja di BUMN adalah titipan. Banyak profesional yang bekerja keras, kompeten, dan justru menjadi tulang punggung perusahaan negara.
Jangan sampai program bersih-bersih justru menyeret mereka yang bekerja benar.
Yang harus dibersihkan adalah praktiknya, bukan orangnya secara serampangan.
Kalau memang ada BUMN tidak produktif, benahi.
Kalau terlalu gemuk, rampingkan.
Kalau ada laporan keuangan yang tidak sesuai kenyataan, periksa.
Kalau ditemukan dugaan korupsi, proses sesuai hukum.
Dan kalau ada yang terbukti mencuri uang negara, jangan hanya diberi ceramah tentang nasionalisme.
Tagih uangnya.
Sebab BUMN bukan gudang balas jasa politik.
BUMN adalah milik negara.
Dan negara adalah milik rakyat.
Kalau untung, tunjukkan keuntungannya.
Kalau rugi, katakan rugi.
Jangan laporan keuangan dibuat seperti pertunjukan sulap.
Dari topi keluar laba.
Sementara di belakang panggung, uang negara sedang ngos-ngosan.
Lebih baik Indonesia memiliki 300 BUMN yang sehat, produktif, transparan, dan kuat, daripada 1.074 entitas yang sebagian hanya sibuk mengurus gedung, jabatan, rapat, tunjangan, dan foto bersama.
Kali ini saya dukung Prabowo.
Bukan karena semua kebijakannya pasti benar.
Bukan pula karena saya tiba-tiba ingin duduk di kursi komisaris.
Saya mendukung keberanian membongkar persoalan, selama pembongkarannya dilakukan transparan, berdasarkan data, dan tidak tebang pilih.
Sebab memberantas BUMN yang bermasalah bukan soal siapa yang berkuasa.
Ini soal apakah uang rakyat masih dianggap uang rakyat.
Bagi siapa pun yang selama ini menikmati kursi empuk tanpa menghasilkan kinerja yang sepadan, mungkin sekarang waktunya mengencangkan ikat pinggang.
Sebab pertanyaan Presiden itu sebenarnya sederhana.
“Kalau katanya untung, uangnya di mana?”
Nah, kalau pertanyaan itu benar-benar dijawab sampai tuntas, saya berdiri paling depan sambil angkat jempol.
Bravo, Jenderal!
“Bang, beliau kan baru pidato. Bagaimana kalau di lapangan masih banyak BUMN model begitu?”
“Ya kita tunggu saja, wak. Presiden yang ngomong. Tinggal kita lihat, siapa yang benar-benar berani menindak.”
“Kalau tidak?”
“Ya... nanti kita bikin tulisan lagi.”
Ups!
#GP | Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar