Padang Panjang (SUMBAR).GP — Pemerintah Kota Padang Panjang bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Panjang terus memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Optimalisasi PAD yang digelar Kejari Padang Panjang di aula kantornya, Kamis (4/6/2026). Kegiatan itu diikuti para asisten, kepala bagian, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyampaikan apresiasi kepada Kejari yang terus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Menurut Hendri, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ia menilai upaya pencegahan korupsi harus dilakukan sejak dini melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi, serta peningkatan akuntabilitas di setiap perangkat daerah.
Selain itu, Hendri menegaskan bahwa peningkatan PAD menjadi salah satu agenda penting pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Meski realisasi pendapatan daerah menunjukkan perkembangan yang positif, ia mengakui masih terdapat sejumlah potensi yang belum tergarap secara maksimal dan perlu menjadi perhatian bersama.
Beberapa sektor yang dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD antara lain sektor perparkiran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendataan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta retribusi persampahan.
Menurutnya, masih ada potensi penerimaan daerah yang belum terdata secara optimal sehingga diperlukan pendataan yang lebih akurat dan pengawasan yang lebih intensif.
"Konsep peningkatan PAD harus terus kita maksimalkan, mulai dari sektor perparkiran, PBB, pendataan pelaku UMKM hingga retribusi persampahan. Masih ada potensi-potensi yang belum terdata secara maksimal dan ini harus kita benahi bersama," ujar Hendri.
Ia juga meminta seluruh OPD lebih aktif menggali sumber-sumber pendapatan di sektor masing-masing serta memperkuat koordinasi agar target PAD dapat tercapai secara optimal.
Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem administrasi yang baik dinilai penting untuk mendukung pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Bambang Irawan, mengatakan kejaksaan memiliki peran dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah terkait pencegahan tindak pidana korupsi.
Menurut Bambang, optimalisasi PAD juga harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus menghadirkan inovasi dalam pengelolaan, pengawasan, dan penagihan pajak maupun retribusi daerah. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan agar seluruh potensi pendapatan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Melalui sinergi yang terus diperkuat antara Pemko dan Kejari, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, serta mampu meningkatkan PAD guna mendukung kesejahteraan masyarakat. (Def)
#GP | Padang Panjang | Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar