Padang Panjang(SUMBAR).GP– Di tengah kota yang dikenal sebagai daerah berhawa sejuk dengan curah hujan tinggi, polemik pelayanan air bersih dan kenaikan tarif Perumda Air Minum (PDAM) Padang Panjang masih terus menjadi perbincangan dan perdebatan hangat di tengah-tengah masyarakat.
Meski manajemen telah memberikan penjelasan mendalam terkait kondisi keuangan dan alasan penyesuaian tarif, persoalan mendasar yang sebenarnya terjadi ternyata jauh lebih kompleks dan berakar pada infrastruktur yang sudah menua.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Padang Panjang meminta penundaan penerapan kenaikan tarif yang berlaku sejak 1 Mei 2026, mengingat banyaknya keluhan masyarakat mengenai lonjakan tagihan serta ketidaksesuaian antara sosialisasi dengan kenyataan di lapangan.
Dari data yang dihimpun, permasalahan utama bukanlah pada ketersediaan sumber air yang melimpah dari lereng Gunung Merapi dan Singgalang, melainkan pada jaringan penyaluran.
Sebagian besar pipa distribusi yang digunakan saat ini telah berusia puluhan tahun, ada yang mencapai 20 hingga 50 tahun.
Kondisi ini diperparah oleh dampak bencana galodo lahar dingin tahun 2024 lalu yang merusak sejumlah titik instalasi, sehingga menyebabkan air sering kali keruh dan distribusi terganggu.
Selain itu, biaya operasional juga membengkak drastis. Dulu satu travo listrik mampu menopang tiga pompa, kini satu pompa saja membutuhkan satu travo tersendiri. Hal ini membuat biaya listrik melonjak dan membebani keuangan perusahaan yang tercatat merugi hingga Rp8,2 miliar secara akumulasi.
Direktur PDAM Padang Panjang, Angga Putra Jayani, sebelumnya menjelaskan bahwa penyesuaian tarif sangat dibutuhkan untuk membiayai peremajaan jaringan senilai Rp18 miliar, membangun sumber baru, serta meningkatkan kualitas air agar tidak keruh.
Namun di sisi lain, kemampuan ekonomi masyarakat pasca bencana dan berbagai krisis belum sepenuhnya pulih.
Ketua DPRD Padang Panjang Imbral,SE, menyoroti skema penyesuaian tarif ini dianggap telah membebani ekonomi masyarakat.
Batas pemakaian 10 meter kubik dinilai terlalu rendah untuk kebutuhan rumah tangga masa kini, sehingga warga cepat masuk kategori tarif tinggi.
"Penyesuaian boleh, tapi harus adil. Kita butuh pipa baru, tapi kita juga harus ingat daya beli warga. Harus ada titik temu," katanya.
Saat berita ini di lansir, belum ada pembahasan antara PDAM, DPRD, dan Pemerintah Daerah untuk penyesuaian tarif air PDAM ini.
Sementara, masyarakat berharap solusi terbaik untuk penyesuaian tarif ini segera ditemukan.
#GP | Ce
Tidak ada komentar:
Posting Komentar