GOPARLEMENT.COM- Fenomena meledaknya perhatian publik terhadap film dokumenter Pesta Babi kini memasuki panggung internasional setelah mendapat sorotan dari media global asal Qatar, Al Jazeera.
Tayangan tersebut menandai bahwa persoalan Papua tidak lagi dipandang semata sebagai isu domestik Indonesia, melainkan telah berkembang menjadi perhatian opini publik dunia.
Menariknya, sorotan tajam terhadap Papua kali ini datang dari media Timur Tengah, bukan media Barat yang selama ini kerap dituding membawa agenda politik tertentu.
Kondisi ini membuat pemberitaan Al Jazeera memiliki dampak moral dan psikologis yang cukup kuat di mata publik Indonesia, karena dianggap lebih independen dari kepentingan geopolitik Barat.
Dalam laporannya, Al Jazeera menyoroti sejumlah isu penting di Papua, mulai dari intimidasi terhadap pemutaran film dokumenter, pembatasan akses wartawan asing, konflik tanah adat, kerusakan lingkungan akibat proyek food estate, hingga jatuhnya korban sipil dalam konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok separatis bersenjata.
Dalam perspektif komunikasi politik internasional, fokus pemberitaan semacam ini dapat membentuk persepsi global bahwa negara sedang menghadapi persoalan legitimasi dan krisis kepercayaan di wilayah pinggiran.
Meningkatnya perhatian publik terhadap film Pesta Babi juga tidak terlepas dari situasi era digital yang membuat arus informasi semakin sulit dikendalikan.
Ketika masyarakat melihat adanya pembubaran diskusi atau pelarangan pemutaran film, muncul kesan bahwa negara sedang takut terhadap kritik.
Dalam kajian psikologi politik, tindakan represif justru sering menjadi bumerang.
Upaya pembatasan informasi kerap berubah menjadi “iklan gratis” yang memperbesar rasa ingin tahu publik sekaligus memperluas solidaritas sosial terhadap isu yang sedang dibatasi.
Pemerintah Indonesia perlu memahami bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan Papua, terutama terkait proyek strategis nasional (PSN) dan pengembangan food estate di Papua Selatan.
Masyarakat adat tidak hanya membutuhkan pembangunan, tetapi juga pengakuan dan ruang dialog yang setara.
Persoalan tanah adat, hutan, dan ruang hidup masyarakat lokal menjadi isu sensitif yang menyangkut identitas serta keberlangsungan hidup mereka.
Karena itu, pendekatan dialogis, transparansi kebijakan lingkungan, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta perlindungan hak sipil dinilai menjadi langkah penting untuk meredakan ketegangan sekaligus menjaga citra Indonesia di mata internasional.
Jika pendekatan koersif terus dikedepankan, maka narasi global mengenai Papua berpotensi semakin sulit dikendalikan.
Sebaliknya, keterbukaan dan komunikasi yang inklusif dapat menjadi jalan tengah untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menjaga wibawa negara di forum dunia.
#GP | Sumber: aljazeera.com | thejakartapost.com | Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar