Rakor yang dilaksanakan dari Indojolito tersebut membahas kondisi terkini daerah terdampak bencana serta langkah-langkah percepatan pemulihan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Eka Putra memaparkan kondisi pasca bencana di Kabupaten Tanah Datar, khususnya kerusakan sarana pemerintahan dan layanan publik, sekaligus berharap adanya dukungan dan penanganan dari Pemerintah Pusat.
“Ada enam unit sarana pemerintahan yang mengalami kerusakan, terdiri dari empat kantor Wali Nagari, satu kantor Wali Jorong, serta satu kantor cabang Perumda PDAM.
Meski demikian, roda pemerintahan tetap berjalan, walaupun belum sepenuhnya normal,” ujar Eka Putra.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan dampak bencana terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, akses transportasi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Terdapat satu unit Puskesmas, lima SD, tiga SMP, lima PAUD, dua TK, dan tiga pondok pesantren yang terdampak. Di sektor ekonomi, sebanyak 145 UMKM, lima objek wisata, dan tiga homestay ikut terdampak. Sementara untuk akses darat, tercatat 21 ruas jalan kabupaten, 12 ruas jalan nagari, satu ruas jalan provinsi, dan satu ruas jalan nasional mengalami kerusakan,” jelasnya.
Ia menegaskan, dampak paling dirasakan masyarakat adalah terhentinya aktivitas ekonomi, khususnya di sektor UMKM dan pariwisata. Namun di sisi lain, kewajiban angsuran pinjaman tetap berjalan.
“Kami mohon solusi dari pemerintah pusat, khususnya terkait angsuran pinjaman UMKM dan pelaku wisata.
Usaha mereka terdampak bencana sehingga tidak dapat beroperasi seperti biasa,” tegas Eka Putra.
Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa seluruh paparan Bupati Tanah Datar telah menjadi perhatian dan akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian.
“Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu fokus utama dalam penanganan bencana ini.
Apa yang disampaikan Pak Bupati menjadi catatan penting dan akan kita bahas bersama Kementerian Pariwisata serta kementerian terkait lainnya,” ujar Tito.
Namun demikian, Tito menekankan pentingnya kesiapan dan kevalidan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Saya minta seluruh kabupaten dan kota terdampak segera menyampaikan data yang lengkap dan valid, agar langkah penanganan dan pemulihan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat,” pungkasnya.
#GP/MDS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar