Padang Panjang(SUMBAR).GP- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang Panjang gelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu bersama para pemangku kepentingan di Auditorium Mifan Water Park, Rabu 13 Agustus 2025.
Laporan kegiatan yang disampaikan Plt Koordinator Sekretariat Bawaslu Padang Panjang Novlinda, SE, MM menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan sejumlah regulasi teknis lain yang mengatur tugas serta kewenangan pengawas Pemilu.
Acara ini mengangkat tema tentang “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kota Padang Panjang Dalam Teknis Penyelenggaraan Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.”
Tujuan kegiatan ini antara lain untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat profesionalitas sumber daya manusia, serta mendorong efektivitas pengawasan dan partisipasi publik dalam pemilu.
Peserta ini, terdiri dari jajaran internal Bawaslu Kota Padang Panjang dan berbagai elemen masyarakat.
Acara ini diselenggarakan satu hari, dan nanti seluruh peserta itu diharapkan dapat merumuskan rekomendasi yang dapat dijadikan catatan kelembagaan, baik untuk Bawaslu Kota Padang maupun secara nasional.
“Forum ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi ruang strategis untuk memperkuat komitmen demokrasi dan pengawasan yang berintegritas,” tegas Novlinda.
Ketua Bawaslu Kota Padang, Hidayatul Fajri, dalam sambutannya juga menegaskan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan di luar tahapan pemilu sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi Bawaslu dan membangun sinergi dengan berbagai stakeholder.
“Kami ingin Bawaslu tetap aktual dan relevan, bukan hanya hadir saat tahapan pemilu berlangsung. Karena itu, forum ini menjadi ruang diskusi bersama untuk memperkuat lembaga pengawas pemilu,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya masukan dari berbagai kalangan, mulai dari ormas, akademisi, hingga penggiat demokrasi, agar pengawasan pemilu dapat berjalan efektif dan independen.
Kegiatan ini merujuk pada amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menekankan pentingnya membangun lembaga demokrasi yang kuat dan berfungsi substantif.
Kegiatan ini dibuka resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat diwakil Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Beni Azis, SE.
Dalam sambutannya, Benny Aziz menegaskan bahwa forum ini penting untuk merefleksikan perkembangan demokrasi di Indonesia serta memperkuat kapasitas lembaga pengawas pemilu. Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan politik sejak dini agar masyarakat tidak bersikap pragmatis dalam menyikapi Pemilu.
“Banyak yang masih menganggap pemilu sekadar datang ke TPS dan mencoblos, lalu bertanya apa keuntungan yang didapat. Ini problem klasik yang harus diatasi dengan pendidikan demokrasi berkelanjutan,” ungkap Benny.
Dalam forum ini, Benny Aziz juga mengajak peserta untuk memahami dinamika kelembagaan pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut mengatur pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal dalam satu rezim pemilu.
“Dengan adanya dua tahapan pemilu nasional dan lokal, ke depan perlu penataan kelembagaan yang lebih efektif, baik dari sisi kewenangan, struktur, maupun sumber daya manusia,” katanya.
Kemudian kita coba membahas di seluruh Kabupaten/Kota namun bermacam-macam dinamika tentang penafsiran putusan MK ini, sebut Benny.
Dikatakan, Pertama pelaksanaan pemilu DPR Pemilu DPD dan Pemilu Presiden itu dilaksanakan serentak pada hari yang sama
Kedua, Pemilu DPRD Provinsi, Pemilu DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dilakukan juga serentak pada hari yang sama.
Dan itu dilaksanakan paling cepat 2 tahun sejak pelantikan Presiden.
"Semogah melalui kegiatan ini, kita bisa lebih fokus lagi untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pemilu yang akan dilaksanakan nantinya sampai selesai," tutup Benny Aziz sekaligus membuka kegiatan secara resmi.
#Ce
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar