Padang Panjang(SUMBAR).GP- Minggu kedua Juni 2025, terdapat 14 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Ini dipicu oleh naiknya harga beras dan daging ayam ras. Satu provinsi tercatat stabil, sementara 23 provinsi lainnya mengalami penurunan IPH.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi, Senin (16/06/2025) yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.
Rapat ini turut diikuti Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setdako, Putra Dewangga bersama sejumlah instansi terkait di Ruang VIP Balai Kota.
Untuk Inflasi Kota Padang Panjang, Analis Perekonomian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako, Chandra Erfiko menjelaskan, inflasi Mei 2025 secara year to year (YoY) tercatat 1,76 persen, turun dari April yang 2,55 persen. Secara month to month (MoM), mengalami deflasi -0,77 persen.
Dijelaskannya, IPH Padang Panjang minggu keempat Mei 2025 adalah -3,21, mengalami fluktuasi naik dibanding minggu sebelumnya. Komoditas penyumbang utama fluktuasi cabai merah, beras, dan bawang merah.
"Harga pangan minggu kedua Juni 2025, dari 48 komoditas yang dipantau, 12 mengalami fluktuasi harga. Enam komoditas naik harga antara lain beras kualitas II naik Rp250 (1,72%), daging ayam broiler naik Rp50 (0,16%), cabai rawit naik Rp5.000 (1,92%), bawang merah naik Rp833 (2,46%), bawang daun naik Rp6.000 (42,86%), dan seledri naik Rp5.000 (16,67%)," jelasnya.
Ditambahkannya, enam komoditas turun harga, antara lain gula pasir turun Rp100 (-0,53%), cabai merah turun Rp1.116 (-3,51%), bawang putih turun Rp1.667 (-4,72%), kacang kedelai turun Rp250 (-2,13%), terong turun Rp3.000 (-23,08%), bawang bombai turun Rp700 (-2,62%).
"Komoditas dengan harga stabil, di antaranya beras kualitas I dan III, tepung terigu, daging sapi, berbagai jenis daging ayam kampung, cabai hijau, kacang hijau, serta minyak goreng kemasan," jelasnya.
Sebelumnya dalam rakor itu, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan, sejumlah capaian dan catatan terkait progres pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam paparannya, Tomsi menyebut masih terdapat berbagai kendala di lapangan. Hingga minggu ketiga Juni 2025, tercatat 191 Pemda yang belum mengusulkan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebanyak 723 Puskesmas belum melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).
Sekitar 3.875 desa/kelurahan belum menggelar musyawarah khusus terkait Program Koperasi Merah Putih. Serta 189 Pemda belum mengirimkan data calon lahan pembangunan Sekolah Rakyat.
"Kita tegaskan, program-program tersebut adalah prioritas nasional dan kita minta perhatian serius dari seluruh kepala daerah. Akan ada sanksi bagi Pemda yang lalai menjalankan amanah program prioritas tersebut," tegasnya.
#GP | DF | Andes
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar