Terbengkalai; Ada Apa Pembangunan Proyek Gedung IDT RSUD Padang Panjang?

Padang Panjang(SUMBAR).GP- Pembangunan Gedung Instalasi Diagnostik Terpadu (IDT) RSUD Kota Padang Panjang tahun ini seharusnya sudah siap dan bisa dipergunakan, namun kenyataan di lapangan, proyek dengan anggar belasan milyaar ini masih terbengkalai.

Fakta ini, diketahui setalah di expos oleh beberapa media masa, salah satunya media online www.goparlement.com

Baca : https://www.goparlement.com/2025/05/pembangunan-gedung-idt-rsudp-padang.html?m=1

Dari penelusuran tim investigasi media ini (red), kondisi bangun gedung IDT RSUD Kota Padang Panjang saat ini sangat memprihatikan.

Kalau kita lihat dari papan informasi yang terpajang saat pengerjaan pembangunan gedung IDT RSUD Padang Panjang itu berlangsung, jelas tertera pembangunan gedung proyek ini di kerjakan oleh PT Alya Sinar Pratama Jakarta dan Konsultan Pengawas CV Indo Mega Konsultan Padang, dengan kontrak No 04/PPK-IDT RSUD-PP/VII-2024 dan masa kerja selama 150 hari pekerjaan terhitung sejak 18 Juli sampai 19 Desember 2024 dengan kontrak bernilai Rp11.823.757.377.

Namun jauh hari sebelumnya, banyak asumsi dan prediksi masyarakat, kalau proyek pembangunan gedung IDT RSUD Padang Panjang yang berlantai tiga terdiri dari, lantai pertama untuk tempat Operasi Jantung, lantai kedua untuk Labor dan Lantai ketiga untuk Radiologi  bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 sebesar Rp 14,25 akan terbengkalai. 

"Dari proses tender saja kita sudah menduga kalau proyek pembangunan gedung ITD ini akan terbengkalai, karena rekanan yang menawar pekerjaan ini turunnya hampir 17%," ucap sala seorang narasumber dilokasi proyek yang namanya enggan dicantumkan dimedia ini, Jumat (23/5).

Akhirnya,  banyak kalangan menilai kalau proyek ini sangat merusak reputasi Pemerintah Kota Padang Panjang terutama terhadap kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait. 

Hal ini juga sangat berseberangan dengan harapan Pj. Walikota Padang Panjang Sony Budaya saat proses peletakan batu pertama ketika pekerjaan gedung IDT ini akan dimulai.

Jika hal ini tidak ada teguran keras dari kepala Daerah serta peran dari Aparat Penegak Hukum (APH), tentu anggaran belas milyar rupia akan amblas dan mumbazir, sehingga yang dirugikan itu adalah masyarakat. Karena dana DAK tersebut adalah uang negara yang notabene adalah uang rakyat yang bersumber dari pajak. 

Bahkan tidak mungkin, untuk kedepannya  kepercayaan Pemerintah Pusat terhadap pemerintah Kota Padang Panjang bisa saja berkurang

#GP | Ce