Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi: Koordinasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Kunci Sukses Penanganan Covid-19 - Go Parlement | Portal Berita

Breaking

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

PENGUMUMAN DAFTAR CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNNUJG Tahun 2024 Nomor : 20/PP.04-PU/1303/2024 SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH 10(Sepuluh) % dari Total seluruh Suara Sah Kabupaten Sijunjung (10/100 x 134.476) = 13.447,6 (dibulatkam keatas menjadi 13.448 Minimal Suara Sah)* -- *Keputusan KPU Kab.Sijunjung Nomor 655 Tahun 2024 TEMPAT PENDAFTARAN---Kantor KPU Kabupaten Sijunjung Jl. M. Yamin, SH, Nomor 07 Muaro Sijunjung KONTAK PERSON---Zamri 085265970434--Viko 085263208822 JADWAL DAN WAKTU PENDAFTARAN > Selasa Tanggal 27 Agustus 2024 - Pukul 08: 00 WIB s/d Pukul 16 WIB > Rabu Tanggal 28 Agustus 2024 - Pukul 08: 00 WIB s/d Pukul 16 WIB > Kamis 29 Agustus 2024 - Pukul 08: 00 WIB s/d Pukul 16 WIB IMPORTANT ! INFORMATION ! Sumber . Amar putusan MK Nomor 60/PUU-XX/2024 . Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi: Koordinasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Kunci Sukses Penanganan Covid-19

Selasa, September 21, 2021

 


JAKARTA.GP- Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri terkait dengan “ Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Masa Covid 19”, Senin 20 September  2021. Hadir Mendagri Bapak Muhammad Tito Karnavian, didampingi dua dirjen beserta  jajarannya. Rapat Kerja ini dilakukan secara hybrid, kombinasi fisik dan virtual, di pimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.

Dalam paparannya menteri Dalam Negeri menyampaikan penanganan pendemi covid di Indonesia yang menunjukan trend yang terus membaik, pelaksanaan PPKM dilakukan secara terus menerus, bertahap dan bertingkat. Secara  nasional perkembangan covid-19 dalam beberapa minggu berakhir, bulan septermber ini mengalami penurunan baik kasus terkonfirmasi sebesar 36,84%, kesembuhan mengalami peningkatan 9,59% dan kasus kematian mengalami penurunan-52,05%. Hal penting yang disampaikan terkait koordinasi dan sinergisitas antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga vertikal dalam rangka mengatasi pendemi covid 19, Relokasi dan refocusing anggaran APBD untuk penanganan  kesehatan, stimulus ekonomi dan jaringan pengamanan sosial.

Anggota Komite I DPD RI sangat mengapresiasi atas penanganan covid-19 yang di lakukan oleh pemerintah yang menunjukan kemajuan luar biasa dalam banyak hal, mulai dari pelaksanaan vaksin massal yang dilakukan pemerintah dengan menggandeng mitra dengan banyak pihak. DPD RI juga menjadi salah satu mitra pemerintah yang akan terjun ke daerah dalam program vaksinansi didaerah

Pada bagian lain banyak pertanyaan dari anggota guna melakukan penajaman terhadap materi yang disampaikan terkait permasalahan-permaslahan yang selama pendemi di berbagai daerahnya masing-masing. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan daerah dipandang banyak senator menjadi kunci sukses dalam penangaanan Covid-19 saat ini.

Anggota yang memberikan pertanyaan, antara lain, Muhammad Nuh dari  Sumatera Utara, Jialyka Maharani (Sumatera Selatan), Abdul Rahman Thoha (Sulawesi Tengah),  Agustin Teras Narang (Kalteng), Lily Salurapa (Sulawesi Selatan), dan Richard Hamonangan Pasaribu. (Kepri),  Abdul Syukur (Jambi), Abdul Kholik (Jawa Tengah).

Rapat Kerja ini pada akhirnya menghasilkan tiga kesimpulan rapat sebagai berikut, pertama, Komite I DPD RI, melalui Menteri Dalam Negeri RI meminta Pemerintah untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi penangananan covid-19, serta memperkuat kordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam penanganan covid 19 dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara optimal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Kedua, Komite I DPD RI sepakat dengan Menteri Dalam Negeri RI untuk mendorong percepatan belanja daerah dalam penanganan covid-19 khususnya terkait penanganan kesehatan, peningkatan ekonomi dan Jaring Pengamanan Sosial. Komite I meminta Menteri Dalam Negeri RI untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan belanja daerah tersebut agar tersalurkan secara transparan, efisien dan tepat sasaran.

Ketiga, Komite I DPD RI sepakat dengan Menteri Dalam Negeri RI untuk bersama-sama membahas lebih lanjut isu-isu strategis daerah lainnya antara lain, penataan daerah, otonomi khusus papua, daerah perbatasan, daerah kepulauan, pemilhan umum tahun 2024, dan hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.


#GP | RED

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

HASIL PEMILU

Pages

SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS