Kuala Lumpur(Malaysia).GP- Sebelum berlaga dalam pemilu, Najib Razak menggunakan tiga jurus yang dapat melumpuhkan kekuatan oposisi dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan di Malaysia. (Reuters/Olivia Harris)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sebelum berlaga dalam pemilihan umum Malaysia, Perdana Menteri Najib Razak sudah terlebih dulu menggunakan tiga jurus yang dapat melumpuhkan kekuatan oposisi dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan.
Jurus pertama yang dikeluarkan adalah mengubah aturan mengenai pemetaan suara dan perolehan kursi parlemen, pada akhir Maret lalu.
Di bawah aturan ini, pemerintah menyatukan daerah pendukung oposisi ke dalam satu konstituen, sehingga kubu lawan pemerintah hanya akan mendapatkan satu kursi meski suara yang dihimpun lebih banyak.
Sementara itu, ada jatah kursi baru yang diperkirakan bakal menjadi milik Barisan Nasional, koalisi penguasa di Malaysia tempat Najib bernaung.
Bungkam kritik
Tak lama setelah itu, Najib menggunakan jurus keduanya, tepatnya pada 2 April lalu, ketika Malaysia meloloskan undang-undang anti-berita palsu dengan ancaman penjara hingga enam tahun
Pengamat menganggap undang-undang ini hanya cara pemerintah untuk membungkam kritik menjelang pemilihan umum.
Dalam undang-undang ini, definisi berita palsu adalah "berita, informasi, data, dan laporan, yang sebagian atau sepenuhnya salah," termasuk gambar, visual, atau rekaman suara.
Konten sasaran undang-undang ini meliputi publikasi digital dan jejaring sosial, menyasar pelaku yang menyebarkan "berita palsu" di dalam dan di luar Malaysia, termasuk orang asing, jika berdampak pada warga Malaysia.
Salah satu isu pemberitaan yang sudah dicap "palsu " oleh pemerintah Malaysia adalah skandal korupsi lembaga investasi negara 1MDB.
Najib dilaporkan menerima aliran dana dari 1MDB ke rekening pribadinya. Meski terus dibantah, skandal ini tetap membuat popularitas Najib terpuruk.
Jegal Mahathir
Berselang sehari sebelum Najib mengumumkan pembubaran parlemen menjelang pemilu, Malaysia memerintahkan pembubaran sementara partai baru Mahathir Mohamad, Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM).
Dalam surat tertanggal 5 April, Panitera Pendaftaran (Jabatan Pendaftaran Pertubuhan) menyatakan PPBM tidak mematuhi tenggat waktu 30 hari untuk menyerahkan dokumen bukti partai telah memenuhi syarat pendaftaran.
PPBM bisa mengajukan banding atas putusan itu atau membatalkannya dengan menyediakan dokumen yang diperlukan dalam tenggat waktu 30 hari. Jika gagal, maka pembubaran partai akan berlaku secara permanen.
Lihat juga: Partai Mahathir Dibubarkan Sementara Jelang Pemilu Malaysia
Meski demikian, pembubaran PPBM ini membuat koalisi oposisi di bawah payung Pakatan Harapan (PH) terancam.
Panitera Organisasi Masyarakat (ROS) yang berlaku sebagai pencatat keikutsertaan pemilu menolak mendaftarkan PH sebagai koalisi karena ada kejanggalan pada PPBM.
Untuk mengantisipasi kemungkinan ROS tak meloloskan PPBM dan PH, koalisi oposisi diperkirakan bakal berkampanye dan mengikuti pemilu di bawah payung Partai Keadilan Rakyat (PKR).
Partai ini didirikan oleh Anwar Ibrahim pada dua dekade lalu, setelah ia dipecat dari jabatan Wakil Perdana Menteri ketika Mahathir masih duduk di kursi perdana menteri.
Sejumlah analis menganggap rencana ini dapat memperkuat citra oposisi di mata publik Malaysia.
"Ini adalah sinyal kuat persatuan Mahathir dan Anwar, terutama demi reformasi. Namun, ini akan dianggap sebagai pengkhianatan oleh Najib dan UMNO," kata Johan Saravanamuttu dari Sekolah Studi Internasional Rajaratnam.
#003/CNN/has
Jakarta, CNN Indonesia -- Sebelum berlaga dalam pemilihan umum Malaysia, Perdana Menteri Najib Razak sudah terlebih dulu menggunakan tiga jurus yang dapat melumpuhkan kekuatan oposisi dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan.
Jurus pertama yang dikeluarkan adalah mengubah aturan mengenai pemetaan suara dan perolehan kursi parlemen, pada akhir Maret lalu.
Di bawah aturan ini, pemerintah menyatukan daerah pendukung oposisi ke dalam satu konstituen, sehingga kubu lawan pemerintah hanya akan mendapatkan satu kursi meski suara yang dihimpun lebih banyak.
Sementara itu, ada jatah kursi baru yang diperkirakan bakal menjadi milik Barisan Nasional, koalisi penguasa di Malaysia tempat Najib bernaung.
Bungkam kritik
Tak lama setelah itu, Najib menggunakan jurus keduanya, tepatnya pada 2 April lalu, ketika Malaysia meloloskan undang-undang anti-berita palsu dengan ancaman penjara hingga enam tahun
Pengamat menganggap undang-undang ini hanya cara pemerintah untuk membungkam kritik menjelang pemilihan umum.
Dalam undang-undang ini, definisi berita palsu adalah "berita, informasi, data, dan laporan, yang sebagian atau sepenuhnya salah," termasuk gambar, visual, atau rekaman suara.
Konten sasaran undang-undang ini meliputi publikasi digital dan jejaring sosial, menyasar pelaku yang menyebarkan "berita palsu" di dalam dan di luar Malaysia, termasuk orang asing, jika berdampak pada warga Malaysia.
Salah satu isu pemberitaan yang sudah dicap "palsu " oleh pemerintah Malaysia adalah skandal korupsi lembaga investasi negara 1MDB.
Najib dilaporkan menerima aliran dana dari 1MDB ke rekening pribadinya. Meski terus dibantah, skandal ini tetap membuat popularitas Najib terpuruk.
Jegal Mahathir
Berselang sehari sebelum Najib mengumumkan pembubaran parlemen menjelang pemilu, Malaysia memerintahkan pembubaran sementara partai baru Mahathir Mohamad, Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM).
Dalam surat tertanggal 5 April, Panitera Pendaftaran (Jabatan Pendaftaran Pertubuhan) menyatakan PPBM tidak mematuhi tenggat waktu 30 hari untuk menyerahkan dokumen bukti partai telah memenuhi syarat pendaftaran.
PPBM bisa mengajukan banding atas putusan itu atau membatalkannya dengan menyediakan dokumen yang diperlukan dalam tenggat waktu 30 hari. Jika gagal, maka pembubaran partai akan berlaku secara permanen.
Lihat juga: Partai Mahathir Dibubarkan Sementara Jelang Pemilu Malaysia
Meski demikian, pembubaran PPBM ini membuat koalisi oposisi di bawah payung Pakatan Harapan (PH) terancam.
Panitera Organisasi Masyarakat (ROS) yang berlaku sebagai pencatat keikutsertaan pemilu menolak mendaftarkan PH sebagai koalisi karena ada kejanggalan pada PPBM.
Untuk mengantisipasi kemungkinan ROS tak meloloskan PPBM dan PH, koalisi oposisi diperkirakan bakal berkampanye dan mengikuti pemilu di bawah payung Partai Keadilan Rakyat (PKR).
Partai ini didirikan oleh Anwar Ibrahim pada dua dekade lalu, setelah ia dipecat dari jabatan Wakil Perdana Menteri ketika Mahathir masih duduk di kursi perdana menteri.
Sejumlah analis menganggap rencana ini dapat memperkuat citra oposisi di mata publik Malaysia.
"Ini adalah sinyal kuat persatuan Mahathir dan Anwar, terutama demi reformasi. Namun, ini akan dianggap sebagai pengkhianatan oleh Najib dan UMNO," kata Johan Saravanamuttu dari Sekolah Studi Internasional Rajaratnam.
#003/CNN/has
Tidak ada komentar:
Posting Komentar