Padang Panjang(SUMBAR).GP- FGD 1 Abad Gempa Padang Panjang yang digelar Perkumpulan Jurnalis Keterbukan Informasi Publik (PJKIP) Padang Panjang dengan mengusung tema "Bersatu Dalam Siaga, Tangguh Hadapi Bencana" sukses digelar di Aula BMKG, Rabu (13/5/2026).
Plt. Kepala BPBD - Kesbanhpol Kota Padang Panjang Dian Eka Purnama, SE, M.Si, selaku Narasumber dihujani banyak pertanyaan dari peserta yang hadir, tentang regulasi BPBD saat sebelum bencana' dan paska pemuliaan bencana.
Dian Eka Purnama, sebelum memberikan jawaban, terlebih dahulu, ia menjelaskan potensi ancaman bencana yang mengintai wilayah Kota Padang Panjang.
"Sedikitnya ada 6 potensi bencana yang mengintai Padang Panjang," katanya.
Dan seluruh potensi bencana ini telah kita sampaikan, seperti:
1. Gempa Bumi karena kita berada tepat di jalur Sesar Semangko yang sangat aktif
2.Tanah Longsor karena wilayah kita berbukit, tanah labil, sering dipicu hujan lebat
3. Banjir & Banjir Bandang dan Curah hujan tinggi, aliran sungai deras & sempit
4. Angin Kencang & Badai –dan ini sering terjadi sehinggah dapat merusak bangunan & menumbangkan pohon
5. Kebakaran Permukiman karena Kepadatan bangunan, akses sempit di pusat kota
6. Kabut Asap & Cuaca Ekstrem – Sering turun kabut tebal sehingga menganggu jalan & kesehatan
Dan edukasi kebencanaan ini terus kita gencarkan hingga tingkat kelurahan melalui Kelompok Siaga Bencana (KSB).
“Kami sudah memberikan edukasi kepada KSB di setiap kelurahan. Namun di sisi lain, kami juga prihatin. Saat simulasi bencana dilakukan, masih banyak yang menganggap itu sekadar main-main. Warga lebih mementingkan harta benda dibanding menyelamatkan nyawa. Padahal ketika musibah benar-benar terjadi, justru negara dan pemerintah yang disalahkan,” ujar Dian Eka dalam diskusi tersebut.
Ia mencontohkan kejadian di kawasan Jembatan Kembar. Saat peringatan bahaya disampaikan, warga sempat mengungsi, namun sebagian kembali ke rumah meski kondisi belum sepenuhnya aman. Tak lama kemudian, banjir bandang datang dan menghantam kawasan tersebut.
Karena itu, warga diminta untuk selalu mematuhi arahan pemerintah saat proses evakuasi berlangsung.
Bahkan untuk korban bencana di kawasan Jembatan Kembar tersebut. Pemerintah telah menyiapkan relokasi serta bantuan rumah untuk 37 warga terdampak. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang menolak untuk pindah.
“Kalau ada lahan, negara siap membangunkan rumah. Tetapi kalau masyarakat tetap bersikeras tinggal atau membangun di kawasan tersebut, itu jelas melanggar aturan. Persoalan ini membutuhkan pemahaman bersama,” jelasnya.
Terkait permukiman di zona rawan bencana, Dian menegaskan bahwa aturan telah melarang pembangunan di kawasan berisiko bencana.
Dian juga mengakui hingga saat ini Kota Padang Panjang belum memiliki lokasi evakuasi yang benar-benar representatif.
Untuk sementara, masyarakat diarahkan menuju lapangan terbuka sebagai titik aman ketika kondisi darurat terjadi.
“Harus diingat, saat bencana terjadi yang utama adalah menyelamatkan nyawa terlebih dahulu, baru memikirkan harta benda. Jangan sampai karena ingin menyelamatkan barang, justru nyawa yang melayang,” tegasnya.
Di akhir sesi, Dian menjelaskan, regulasi BPBD melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja BPBD, kini ada.
Regulasi tersebut mengatur penguatan sejumlah fungsi penting BPBD, mulai dari fungsi pencegahan dan mitigasi, fungsi komando, rehabilitasi dan rekonstruksi, koordinasi lintas instansi, hingga penguatan kelembagaan BPBD.
“Melalui FGD ini, mari bersama-sama kita berkolaborasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar selalu siaga sebelum bencana terjadi, dan menjadikan peristiwa bencana masa lalu sebagai pembelajaran berharga. Harta bisa dicari lagi, kalau nyawa kita cuma satu,” pungkasnya.
#GP | Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar