Pembangunan Gedung IDT Padang Panjang Masih Terbengkalai; Plh Direktur RSUD dr. Desi Rahmawati "Kegiatan ini Sedang Saya Pelajari"

Padang Panjang(SUMBAR).GP- Proyek gedung instalasi Diagnostok Terpadu (IDT) RSUD Padang Panjang berkontrak No. 04/PPK/IDT/RSUD- PP/VII-2024 dikerjakan oleh PT Alya Sinar Pratama Jakarta dengan nilai kontrak Rp 11.823.757.377, masa kerja selama 150 hari, terhitung sejak 18 Juli sampai 19 Desember 2024. Tetapi sampai saat ini pekerjaannya masih belum tuntas.

Hal ini diketahui ketika tim investigasi redaksi goparlemen.com melihat langsung kondisi bangunan ke lapangan, Senin 28 Juli 2025.

Setelah mengambil foto dan video sebagai dokumen lapangan, tim redaksi mencoba mencari Konsultan Pengawas PPK dan PPTK proyek di lokasi bangunan untuk klarifikasi, namun tidak satupun dari mereka ditemukan.

Melihat kondisi ini, tim redaksi langsung menelepon direktur RSUD Padang Panjang dr. Lismawati, R.Sp.PA, M.Biomen selaku PPK namun tidak merespon

"Direktur kini indak buk Lismawati lai do pak (Direktur sekarang bukan buk Lismawati lagi pak) sekarang Plh Direktur buk Cici panggilan akrabnyo, namo lengkapnyo dr. Desi Rahmawati (sekarang Plh Direktur buk Cici buk nama lengkapnya dr. Desi Rahmawati)," ujar salah seorang nara sumber di lokasi pembangunan gedung IDT tersebut.

Informasi yang beredar, dr. Lismawati, R.Sp.PA, M.Biomen selaku Direktur RSUD Padang Panjang dan sekaligus PPK pada kegiatan pembangunan gedung IDT ini telah mengusulkan pinda tugas ke kota Padang.

Sehingga banyak asumsi dan prediksi masyarakat kalau proyek pembangunan gedung IDT RSUD Padang Panjang yang berlantai 3 terdiri dari, lantai pertama untuk tempat operasi jantung, lantai kedua untuk labor, dan lantai ketiga untuk radiologi, bakal terbengkalai.

"Dari proses tender saja kita sudah menduga kalau proyek pembangunan gedung IDT ini akan terbengkalai, karena rekanan yang menawar pekerjaan itu turunnya hampir 17%," ucap salah seorang narasumber yang terpercaya.

Tentu saja dengan beredarnya informasi dr. Lismawati selaku Direktur RSUD dan sekaligus PPK kegiatan pembangunan gedung IDT yang akan pida tugas ke kota Padang, sehinggah terkesan, bengkalai kegiatan gedung IDT ini akan menjadi tanggunjawan dr. Desi Rahmawati.

Ketika tim media ini komfirmasi kepada dr. Desi Rahmawati dengan 10 pertanyaan melalui pesan WhatsAapp

1. Apa benar sekarang ibuk Cici Plh RSUD Padang Panjang (pengganti buk

dr. Lismawati R, Sp.PA, M.Biomed).

2. Bagaimana kelanjutan kegiatan pembangunan gedung IDT saat ini?

3. Siapaka PPK kegiatan pembangunan gedung IDT ini sekarang?

4. Siapa rekanan yang melanjutkan kegiatan pembangunan gedung IDT ini?

5. Berapa bobot (volume) kerja sebelum buk Cici jadi Plh dan berapa bobot kerja sekarang?

6. Berapa lama pemberian kesempatan perpanjangan kontrak?

7. Berapa denda yang dikenakan kepada rekanan yang lama.

8. Berapa lama pemberian kesempatan perpanjangan kontrak?

9. Sudah berapa persen pencairan terakhir?

10. Apa sangsinya kepada rekanan jika kegiatan ini tidak kunjung selesai

"Saat ini saya memang diamanahkan tugas tambahan jadi PLH direktur pak," katanya.

Terkait dengan kegiatan pembangunan gedung IDT ini dr. Desi Rahmawati menjelaskan, sedang ia pelajari. "Saat ini kegiatan ini sdg sy pelajari" ungkapnya.

Maka kuat dugaan, kegiatan proyek gedung IDT ini syarat dengan Kong kalinkong dan itu terindikasi dari proses tender awalnya. Karena kalau kita lihat dari anggaran pembangunan gedung yang bersumber dari Dana Alokasi khusus (DAK) Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 pagu anggarannya 14, 25 miliar. Namun proyek ini dikerjakan dengan nilai kontrak sebesar Rp11.823.757.377.

Jika kegiatan proyek pembangunan gedung IDT RSUD Padang Panjang ini, tidak kunjung selesai tentu akan berdampak terhadap reputasi Pemerintah Kota Padang Panjang terutama terhadap kinerja organisasi Pemerintah Daerah.

Apalagi tidak ada teguran keras dari Kepala Daerah serta peran dari aparat penegak hukum (APH) tentu saja anggaran belasan miliar rupiah ini akan amblas dan mubazir, sehingga yang dirugikan itu adalah masyarakat, karena DAK adalah uang negara yang notabene adalah uang rakyat yang bersumber dari pajak.