Jakarta(DKI).GP – Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mendukung langkah Polri mengusut tiga perkara dugaan korupsi berskala besar. Meski demikian, ia mengingatkan agar proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, independen, dan tidak didorong oleh motif politik maupun kepentingan balas dendam.
Benny menegaskan bahwa tujuan utama pengusutan perkara harus murni untuk memberantas korupsi serta menyelamatkan keuangan negara. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menjaga integritas proses penyidikan agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terpelihara.
Tiga perkara yang saat ini ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri meliputi dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik di Sumatera, dugaan korupsi di PT ASABRI, serta perkara penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak usaha Krakatau Steel.
Penanganan perkara dilakukan melalui skema joint investigation antara Kortastipidkor Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dalam rangkaian penyidikan, aparat telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mengumpulkan alat bukti.
Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang rupiah dan asing, dokumen, serta emas dalam jumlah puluhan kilogram. Seluruh barang bukti itu masih didalami untuk kepentingan penyidikan.
Benny berharap kepolisian mampu mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pola maupun modus yang digunakan dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Ia menilai pengungkapan secara menyeluruh penting untuk memberikan kepastian hukum.
Di tengah proses penyidikan, nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah turut menjadi perhatian publik setelah rumah yang dikaitkan dengannya menjadi lokasi penggeledahan. Sorotan juga muncul terkait informasi mengenai pengamanan oleh aparat TNI di kediamannya.
Menurut Benny, situasi tersebut memerlukan penjelasan resmi dari pihak terkait agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Ia meminta Kejaksaan Agung maupun TNI memberikan keterangan yang jelas mengenai pengamanan tersebut.
Selain mendukung langkah penyidikan, Benny menekankan bahwa seluruh aparat penegak hukum harus tetap bekerja sesuai aturan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas proses penegakan hukum.
Hingga kini penyidikan terhadap ketiga perkara masih berlangsung. DPR berharap proses hukum dapat berjalan secara objektif, tuntas, dan bebas dari intervensi sehingga mampu mengungkap seluruh fakta serta pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
#GP | Def | Tim Redaksi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar