 |
| Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Kurniasih Mufidayati dalam interupsinya pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5/2020). Foto : Jaka/man |
JAKARTA.GP- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Kurniasih Mufidayati mendesak pemerintah untuk menghentikan program Kartu Prakerja. Menurutnya, anggaran pelatihan online yang mencapai Rp 5,6 triliun dapat dialihkan untuk membantu kehidupan pekerja yang terdampak wabah virus Covid-19 dan untuk pemulihan ekonomi setelah pandemi.
“Fraksi PKS dalam kesempatan ini mendorong DPR RI untuk meminta kepada Pemerintah untuk menghentikan program Kartu Prakerja dan dialihkan anggarannya untuk membantu kebutuhan pekerja terdampak. Saat ini Pemerintah telah menjalankan program Kartu Prakerja yang menimbulkan banyak permasalahan,” kritik Kurniasih dalam interupsinya pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5/2020).
Secara tegas Kurniasih mengatakan program Kartu Prakerja tidak memenuhi rasa keadilan dan pemerataan. Sebab tidak semua masyarakat memiliki akses internet. Hanya 60 persen masyarakat di daerah yang memiliki akses sementara program tersebut berjalan secara daring atau online.
“Pengelolaan pelatihan dianggap tidak tepat dalam situasi pandemi dengan alokasi anggaran mencapai Rp 5,6 triliun. Program dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan pemerataan bagi bangsa Indonesia, dan tidak transparan,” sambung legislator dapil DKI Jakarta I itu.
Di sisi lain, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun justru mengatakan bahwa seluruh anggaran yang dikeluarkan bagi para penerima Kartu Prakerja diberikan secara transparan dan ditransfer langsung dari kas negara. Program yang semula bertujuan membantu masyarakat mencari pekerjaan ini, dibuat sebelum terjadinya Covid-19.
“Kita tidak pernah memperkirakan pandemi akan datang ke Indonesia di 2020, karena itu Kartu Prakerja dimodifikasi menjadi bantuan semi bansos selama pandemi ini. Diakses secara digital, tidak ada kongkalikong, tidak ada anggaran yang dijadikan bancakan di sana, tidak ada sentuhan aparat negara dengan pencari kerja,” tegas Misbakkun dalam kesempatan yang sama.
Legislator dapil Jawa Timur II tersebut juga menyampaikan, siapa saja dapat mendaftar Kartu Prakerja untuk mendapatkan pelatihan. Sistem pendaftarannya juga terverifikasi langsung ke sistem Dukcapil Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari target 5,6 juta pekerja, hingga saat ini, sudah hampir 9 juta pekerja yang mendaftar dan mendapat verifikasi.
“Proses ini adalah proses daring dan sangat transparan. Uangnya pun ditransfer melalui rekening kas negara kepada pencari kerja yang menerima. Inilah yang harus dipahami. Program Kartu Prakerja ini adalah bagian dari sekian banyak program pemerintah dalam penanganan Covid-19. Untuk itu, kita harus mendukung penuh karena ini mempunyai nilai kebaikan bagi rakyat Indonesia,” tutup Misbakhun.
#GP | Ce | Sumber: Komisi IX DPR RI | Alw | Sf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar